Image default
Home » Ultimatum Ridwan Kamil Kepada Kepala Dinas serta ASN Pemprov Jabar, Kalau Tidak “Ngabret” Mundur Saja
Jabar Kabar Kota Bandung

Ultimatum Ridwan Kamil Kepada Kepala Dinas serta ASN Pemprov Jabar, Kalau Tidak “Ngabret” Mundur Saja

Gubernur Jawa Barat terpilih Ridwan Kamil menyuruh kepada semua kepala dinas dan ASN di Pemprov
Jabar untu dapat bekerja lebih keras serta super cepat sesuai dengan tupoksi masing-masing demi untuk
dapat merealisasikan 742 program aspirasi dari masyarakat dan juga visi misi pasangan gubernur terpilih
Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Adapun ASN yang kurang bisa bekerja cepat mengikuti pola
kerja yang diberikan oleh atasan, ujar Emil, harus bersedia untuk dapat mengundurkan diri dari posisi
jabatannya sekarang.

Pria yang akrab disapa dengan Emil ini juga mengatakan bahwa hal tersebut disampaikannya kepada
seluruh para pejabat Pemprov Jabar pada saat diadakannya rapat yang mengambil tempat di Gedung Sate,
Senin (17/9/2018). Emil juga mengimbuhkan bahwasanya ASN Pemprov Jabar harus bisa meniru dan
mengikuti gaya, pola, serta cara barunya dalam menjalankan semua tugas yang ada di pemerintahan.

“Saya harap semua ASN dapat mengikuti kecepatan sayadalam menjabat sebagai gubernur, bekerja yang
berorentasi kepada hasil, bukan berororientasi pada proses saja. Maka dengan itu kita harus bisa gerak
cepat, istilah kalo di saya adalah ngabret. Saya juga berharap nanti dalam bekerja, berpikirlah seperti
warga masyarakat, maunya kayak apa, ikuti kata hati hati kalian,” tutur Emil yang ditemui seusai rapat
yang dilaksanakan di Gedung Sate tersebut.

Dalam jangka waktu seminggu ini, para kepala perangkat daerah pun akan menandatangani sebuah fakta
integritas bahwa mereka setuju dan harus bisa bekerja cepat untuk dapat membantu merealisasikan
beberapa program kerja untuk dapat melayani masyarakat dengan baik dan cepat.

Jika ASN yang bekerja di Pemprov jabar tersebut diketahui tidak bisa bekerja sesuai dengan ritme oleh
gubernurnya, maka fakta integritas yang telah dibuat tersebut otomatis akan menjadi sebuah surat
pengunduran diri bagi para pejabat eselon 2, 3, dan 4 terkait dari jabatannya masing-masing tersebut.

“Hampir sebanyak 700 program yang telah terbentuk tersebut memang lebih terkesan ambisius, akan
tetapi kenapa enggak untuk dicoba. Setiap empat bulan kerja akan ada sebuah evaluasi (mengenai capaian
realisasi kerja per masing program),” imbuhnya kemudian menyatakan akan segera mengadakan sebuah
rapat di dinas terkait untuk mampu mencapai realisasi program-program yang telah dibuat tersebut, serta
akan masuk kedalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.

( Aldy / Klik Bandung )

Related posts

Fakta Rahasia Gedung Sate Bandung

admin

Dari 1.085 Formasi, Pemprov Jabar Buka Jatah Guru Paling Banyak

admin

Menjelang Laga Duel Seru Persib Bandung Vs Arema Fc, Tuan Rumah Lebih “Diunggulkan”. Mengapa?

admin